Hak Untuk Tahu: Akses Informasi Publik

Penulis: Iryna Bahinska dari Ukraina sedang menimba ilmu pengetahuan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Magister Ilmu Komunikasi.

Foto: Alpha-Hub.com


INDONESIA RAYA, MATAMEDIA-RI.com – Anda mungkin sudah pernah mendengar beberapa istilah berikutnya: Akses Informasi (Access to Information, ATI); Kebebasan Informasi (Freedom of Information, FOI); Hak untuk Tahu (the Right to Know, R2K); atau Hak atas Informasi (the Right to Information). Mungkin Anda juga pernah mendengar tentang akses undang-undang informasi atau mungkin Anda bahkan telah menjadi seorang pemohon yang sudah menguji keterbukaan informasi publik. Semua istilah ini menunjuk ke ide yang sama – sangat penting untuk memastikan bahwa informasi yang dipegang oleh publik, dan dalam beberapa kasus oleh orang pribadi, lembaga tersedia dan dapat diakses oleh semua warga negara.

Penerapan perundang-undangan yang terstruktur dengan baik, dapat dipahami yang mengenai akses informasi publik dapat menjadi langkah penting menuju pengembangan pemerintah yang transparan dan akuntabel, melawan korupsi dan memastikan kemajuan menuju pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di negara.

Hak untuk mengakses informasi publik mengacu pada hak setiap orang untuk mencari, memohon, dan menerima informasi yang dipegang oleh pemerintah. Hak ini berasal dari sistem pemerintahan yang demokratis. Konsep hak atas memperoleh informasi mulai muncul pada awal 1960-an, ketika berbagai perjanjian internasional tentang hak asasi manusia diratifikasi secara resmi. Sedangkan, pada waktu itu konvensi tersebut dipandang sebagai prasyarat untuk kebebasan berekspresi, gagasan tentang hak untuk tahu (the right to know) kemudian mulai muncul sebagai prasyarat untuk pelaksanaan hak-hak sipil dalam kehidupan sehari-hari.

Gerakan pertama untuk melaksanakan hak ini berasal dari kelompok pecinta lingkungan dan asosiasi konsumen. Oleh karena itu, dalam artikel peraturan yang dihasilkan kita biasanya menemukan aturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, benar, pada tepat waktu dan bebas biaya, yang dipegang oleh Pemerintah.

Namun, perlu dicatat bahwa ada informasi tertentu yang dikecualikan dari aturan umum tentang akses informasi publik, seperti data yang dapat membahayakan keamanan nasional, data pribadi yang sensitif, dan rahasia perdagangan dan industri. Pembatasan tersebut berlaku selama sah dan masuk akal. Hal ini terjadi karena hak tidak absolut dan tentu saja bisa ada pengecualian hanya jika ada alasan yang dapat dibenarkan – seperti perlindungan individu atau keamanan nasional – untuk membatasi pelaksanaan hak akses informasi yang luas.

Saat ini ada sekitar tujuh puluh negara yang memiliki undang-undang keterbukaan informasi publik. Di antara negara-negara yang pertama memberlakukannya adalah Swedia, Finlandia, dan Amerika Serikat. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tentang keterbukaan informasi publik di Indonesia dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Informasi publik di Indonesia harus dapat diperoleh setiap warga negara yang mengajukan permintaan informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

Mengapa kita harus tahu undang-undang itu? Mengapa akses informasi publik begitu penting untuk setiap orang?

Hak untuk mengakses informasi penting karena dapat membantu warga negara untuk melawan korupsi di negara. Anda tidak dapat mempertanyakan apa yang tidak Anda ketahui. Akses yang lebih luas ke informasi publik berhasil meningkatkan transparansi pelaksanaan kebijakan negara dan tata kelolanya. Selain itu, masyarakat diberi kesempatan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Semakin banyak jumlah warga negara yang memiliki informasi, semakin efektif partisipasi mereka dalam proses pelaksanaan demokrasi bangsanya. Dengan memiliki hak untuk akses informasi publik setiap orang bisa mengetahuai tentang bagaimana cara mengakses hak sosial dan ekonomi lain.

Semenjak tahun 1946, Perserikatan Bangsa-Bangsa menggambarkan akses informasi publik sebagai landasan dari semua kebebasan, karena Anda memerlukan informasi untuk menggunakan hak-hak penting lainnya, seperti hak untuk memilih, hak untuk lingkungan yang bersih dan sehat, dan hak untuk membuat pilihan berdasarkan informasi. Informasi publik memainkan peran yang penting dalam pendidikan dan pembangunan kapasitas masyarakat.

Dengan demikian, masyarakat yang memiliki akses informasi dapat memperbaiki keadaannya dengan mengubah informasi menjadi pengetahuan. Untuk melakukan ini, warga negara memerlukan keterampilan literasi informasi sehingga mereka dapat membedakan informasi dan disinformasi, informasi publik dan informasi pribadi, serta apa yang etis dan apa yang tidak etis. Ketika warga negara dapat melihat informasi yang dimiliki Pemerintah tentang mereka, mereka juga dapat membuat koreksi terhadap informasi tersebut jika mereka menganggapnya salah atau menyesatkan.

Penulis: Iryna Bahinska

Editor: *R.V.N*

Tinggalkan Balasan