Kilas Sejarah Pers Nasional

MATAMEDIA- RI.com – Buta sejarah bisa membuat kita hilang arah. Sejarah tidak hanya seperti spion pada kendaraan, banyak hal yang bisa kita pelajari dari sejarah dan kembali menentukan arah. Usia kemerdekaan bangsa kita telah mencapai umur 71 tahun, masih muda diantara negara-negara yang telah berkembang seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya. Sejarah Pers Nasional Perlu kita ketahui karena menjadi salah satu bagian dari perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan.

9 Februari adalah hari pers nasional tapi tidak satupun peringatan yang diadakan oleh pemerintah. Tidak sampai di situ, bahwa banyak kalangan sekarang tidak mengetahui tentang sejarah pers Nasional. Padahal pada jaman perjuangan dulu pers memainkan peranan yang sangat penting dan ikut andil dalam setiap pergerakan bangsa untuk meraih kemerdekaan. Pers pada saat perjuangan menyebarkan cita-cita mencapai kemerdekaan bagi bangsa kita. Memperkuat cita-cita kesatuan bangsa dan persatuan bangsa Indonesia dan membangkitkan semangat perjuangan agar bangsa bangkit dan menentang segala bentuk penjajahan. Pers dimasa perjuangan menyerukan agar rakyat Indonesia bangkit dan bersatu padu untuk menghadapi imperialisme, kolonialisme, dan kapitalisme Belanda.

Pers di awal kemerdekaan dimulai pada saat jaman jepang. Dengan munculnya ide bahwa beberapa surat kabar sunda bersatu untuk menerbitkan surat kabar baru Tjahaja (Otista), beberapa surat kabar di Sumatera dimatikan dan dibuat di Padang Nippo (melayu), dan Sumatera Shimbun (Jepang-Kanji). Dalam kegiatan penting mengenai kenegaraan dan kebangsaan Indonesia, sejak persiapan sampai pencetusan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, sejumlah wartawan pejuang dan pejuang wartawan turut aktif terlibat di dalamnya. Di samping Soekarno, dan Hatta, tercatat antara lain Sukardjo Wirjopranoto, Iwa Kusumasumantri, Ki Hajar Dewantara, Otto Iskandar Dinata, G.S.S Ratulangi, Adam Malik, BM Diah, Sjuti Melik, Sutan Sjahrir, dan lain-lain.

Di bawah pimpinan Adam Malik, penyebarluasan tentang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan oleh wartawan-wartawan Indonesia di Domei. Berkat usaha wartawan-wartawan di Domei serta penyiar-penyiar di radio, maka praktisi pada bulan September 1945 seluruh wilayah Indonesia dan dunia luar dapat mengetahui tentang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Surat kabar Republik I yang terbit di Jakarta adalah Nerita Indonesia, yang terbit pada tanggal 6 September 1945. Surat kabar ini disebut pula sebagai cikal bakal Pers Nasional sejak proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, perkembangan pers republic sangat pesat, meskipun mendapat tekanan dari pihak penguasa peralihan Jepang dan Sekutu/Inggris, dan juga adanya hambatan distribusi.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, di Sumatera dan sekitarnya, usaha penyebarluasan berita dilakukan mula-mula berupa pamflet-pamflet, stensilan, sampai akhirnya dicetak,  disebar ke daerah-daerah yang terpencil. Pusat-pusatnya ialah di Kotaraja (sekarang Banda Aceh), Sumatera Utara di Medan dimana kantor berita cabang Sumatera juga ada di Medan, lalu Sumatera Barat di Padang, Sumatera Selatan di Palembang. Selain itu, di Sumatera muncul surat kabar-surat kabar kaum republik yang baru, di samping surat surat kabar yang sudah ada berubah menjadi surat kabar Republik, dengan nama lama atau berganti nama.

 

Pers di zaman Penjajahan

Pada tahun 1615 atas perintah Jan Pieterzoon Coen, yang kemudian pada tahun 1619 menjadi Gubernur Jenderal VOC, diterbitkan “Memories der Nouvelles”, yang ditulis dengan tangan. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa “surat kabar” pertama di Indonesia ialah suatu penerbitan pemerintah VOC. Pada Maret 1688, tiba mesin cetak pertama di Indonesia dari negeri Belanda. Atas intruksi pemerintah, diterbitkan surat kabar tercetak pertama dan dalam nomor perkenalannya dimuat ketentuan-ketentuan perjanjian antara Belanda dengan Sultan Makassar. Setelah surat kabar pertama kemudian terbitlah surat kabar yang diusahakan oleh pemilik percetakan-percetakan di beberapa tempat di Jawa. Surat kabar tersebut lebih berbentuk koran iklan. Tujuannya adalah Untuk menegakkan penjajahan, menentang pergerakan rakyat, melancarkan perdagangan

Pada tahun 1744 dilakukanlah percobaan pertama untuk menerbitkan media massa dengan diterbitkannya surat kabar pertama pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van Imhoff dengan nama Bataviasche Nouvelles, tetapi surat kabar ini hanya mempunyai masa hidup selama dua tahun. Kemudian pada tahun 1828 diterbitkanlah Javasche Courant di Jakarta yang memuat berita-berita resmi pemerintahan, berita lelang dan berita kutipan dari harian-harian di Eropa. Mesin cetak pertama di Indonesia juga datang melalui Batavia (Jakarta) melalui seorang Nederland bernama W. Bruining dari Rotterdam yang kemudian menerbitkan surat kabar bernama Het Bataviasche Advertantie Blad yang memuat iklan-iklan dan berita-berita umum yang dikutip dari penerbitan resmi di Nederland (Staatscourant).

 

Di Surabaya  pada periode ini telah terbit Soerabajasch Advertantiebland yang kemudian berganti menjadi Soerabajasch Niews en Advertantiebland. Di Semarang terbit Semarangsche Advertetiebland dan De Semarangsche Courant. Secara umum surat kabar-surat kabar yang muncul saat itu tidak mempunyai arti secara politis karena cenderung pada iklan dari segi konten. Tirasnya tidak lebih dari 1000-1200 eksemplar tiap harinya. Setiap surat kabar yang beredar harulah melalui penyaringan oleh pihak pemerintahan Gubernur Jenderal di Bogor. Surat kabar Belanda pun terbit di daerah Sumatera dan Sulawesi. Di Padang terbit Soematra Courant, Padang Handeslsbland dan Bentara Melajoe. Di Makasar (Ujung Pandang) terbit Celebes Courant dan Makassarsch Handelsbland.

 

Pada tahun 1885 di seluruh daerah yang dikuasai Belanda telah terbit sekitar 16 surat kabar dalam bahasa Belanda dan 12 surat kabar dalam bahasa Melayu seperti, Bintang Barat, Hindia-Nederland, Dinihari, Bintang Djohar (terbit di Bogor), Selompret Melayu dan Tjahaja Moelia, Pemberitaan Bahroe (Surabaya) dan surat kabar berbahasa Jawa, Bromatani yang terbit di Solo.

 

Saat Jepang menggantikan Belanda dalam menjajah, surat kabar yang beredar di Indonesia diambil alih secara pelan-pelan. Beberapa surat kabar disatukan dengan alasan penghematan namun sebenarnya pemerintah Jepang memperketat pengawasan terhadap isi surat kabar. Kantor Berita Antara diambil alih dan diubah menjadi kantor berita Yashima dengan berpusat di Domei, Jepang. Konten surat kabar dimanfaatkan sebagai alat propaganda untuk memuji-muji pemerintahan Jepang. Wartawan Indonesia saat itu bekerja sebagai pegawai sedang yang mempunyai kedudukan tinggi adalah orang-orang yang sengaja didatangkan dari Jepang.

Masa ini surat kabar yang ada di Indonesia yang semula berusaha dan berdiri sendiri dipaksa bergabung menjadi satu, dan segala bidang usahanya disesuaikan dengan rencana-rencana serta tujuan-tujuan tentara Jepang untuk memenangkan apa yang mereka namakan “Dai Toa Senso” atau Perang Asia Timur Raya. Dengan demikian, di zaman pendudukan Jepang pers hanya merupakan alat kekuasaan Jepang.

 

Pers dari  Era ke Era

 

Era Demokrasi Parlementer

Era 1950-1959 adalah era di mana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Pada masa ini merupakan masa pemerintahan demokrasi liberal dan banyak didirikan partai politik dalam rangka memperkuat system pemerintahan parlementer, pers dijadikan alat propaganda parpol. Beberapa partai politik memiliki media/ Koran.

 

Era Demokrasi Terpimpin

Pelaksanaan demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pers tunduk sepenuhya pada peraturan pemerintah, pers dimanfaatkan sebagai alat revolusi dan penggerak masa. Pers yang tidak mendukung pemerintah akan disingkirkan, dan aturan-aturan mengenai pers diperketat. Sehingga fungsi check and balance terhadap penyelenggaraan negara oleh pemerintah tidak terjadi.

 

Era Demokrasi Pancasila

Pada awal mulai berjalannya Demokrasi Pancasila pers bisa mengikis dan memberitakan kebobrokan orde lama namun hal itu tidak bertahan lama  karena segera dikendalikan oleh penguasa dengan dikeluarkannya UU no 11 tahun 1966 tentang pokok-pokok pers. Pers diera pemerintahan Soeharto, kebebasan pers tetap ada, tetapi lebih terbatas untuk memperkuat status quo, ketimbang guna membangun keseimbangan antar fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan kontrol publik (termasuk pers). Dibentuk dewan pers yang merupakan perpanjangan dari tangan pemerintah orde baru. Pers diperketat pengawasannya, dan dibatasi oleh kepentingan pemerintah.

 

Era Reformasi

Pada tanggal 21 Mei 1998 presiden Soeharto mengundurkan diri dan di gantikan wakil presiden BJ Habibie. Di mulailah era reformasi yang membuka kesempatan bagi pers Indonesia untuk mengeksplorasi kebebasan.  Pers Nasional benar – benar bebas mengkritik pemerintah dengan keras. Para buruh tinta sebagai pemberi informasi kepada rakyat tidak takut-takut lagi pada pemerintah. Pers masa ini menjalankan fungsi pers sebagai kontrol sosial.

 

Fungsi Pers secara umum UU No. 40 Tahun 1999

 

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan,suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 1 UU No. 40 Tahun 1999).  Fungsi umum pers menurut UU No 40 Tahun 1999 pasal 3 ayat 1 dan 2 adalah Pers Nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol social serta dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Fungsi dan peranan Pers berdasarkan ketentuan Pasal 33 UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, fungi pers ialah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial. Lembaga pers sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi (the fourth estate) setelah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif , serta pembentuk opini publik yang paling potensial dan efektif. Fungsi peranan pers itu baru dapat dijalankan secra optimal apabila terdapat jaminan kebebasan pers dari pemerintah.

Kebebasan pers di suatu negara tidak akan ada tanpa jaminan dari negara. Sulit dibayangkan bagaimana peranan pers tersebut dapat dijalankan apabila tidak ada jaminan terhadap kebebasan pers.

Kebebasan pers di suatu negara tidak akan ada tanpa jaminan dari negara. Lahirnya Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers telah mengamatkan kebebasan mutlak. UU Nomor 40 tersebut sebagai pengejawantahan kemerdekaan pers yang bebas dan bertanggungjawab. Peraturan itu sebagai landasan legal bagi media dalam memberitakan segala hal, termasuk mengkritik negara, kontrol sosial, pendidikan dan hiburan bagi masyarakat. Melaksanakan kerja-kerja jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan,suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, elektronik dan media lainnya yang tertuang dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Pers.

 

Penulis: Muh Rifai Aulia

Sumber: Dunia Maya

Editor: *R★.V.★N*

Tinggalkan Balasan