Hari Pendidikan Nasional dan KAPITALISME PENDIDIKAN NASIONAL

MATAMEDIA-RI.com – Ki Hadjar Dewantara adalah peletak dasar pendidikan Nasional, Ada banyak sekali poin-poin penting dari pemikiran beliau seperti: dalam pendidikan harus dapat memerdekakan, artinya berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain dan dapat mengatur dirinya sendiri.

Ki Hajar Dewantara pernah menuliskan “Sastra Herdjendrajuningrat Pangruwating Dyu (ilmu yang luhur akan menyelamatkan dunia serta melenyapkan kebiadaban)” yang jika kita sarikan berarti: Ilmu yang mengandung nilai-nilai luhur akan dapat membimbing manusia keluar dari kegelapan hawa nafsunya / niat jahat, menghindarkan manusia dari tipu daya, dan membimbing manusia untuk memanfaatkan potensi dirinya bagi tujuan yang luhur bagi bangsa dan negara.

Ki Hadjar Dewantara dalam mendirikan Perguruan Taman Siswa mempunyai tujuan mulia yang ingin dicapai, yaitu untuk membentuk manusia yang merdeka, baik secara fisik, mental, maupun kerohanian. Sedangkan landasan filosofisnya adalah nasionalistik dan universalistik. Nasionalistik berdasarkan budaya nasional dan universalistik berdasarkan hukum alam. Sedangkan suasana dalam pendidikan yang diajarkan dalam ajaran Ki Hadjar Dewantara adalah suasana  yang berprinsip pada kekeluargaan, kebaikan hati, empati, cinta kasih, dan penghargaan terhadap masing-masing anggotanya. Sedangkan metode yang terdapat dalam ajaran Ki hadjar Dewantara adalah metode among yaitu metode yang berdasarkan pada asah, asih, dan asuh (care, dedication, love).

Ing ngarso Sung Tulodo, ketika di depan memberi teladan. Ing Madyo Mangun Karso, ketika di tengah memberikan semangat. Tut Wuri Handayani, ketika di belakang memberikan daya kekuatan. Apakah semboyan dari Ki Hadjar Dewantara untuk para pendidik di dalam dunia pendidikan ini masih bisa ditemukan di dalam dunia pendidikan? Terlebih dalam Perguruan Tinggi? Apakah dunia pendidikan sekarang telah sampai seperti yang dicita-citakan oleh Ki Hadjar Dewantara ?

Bulan Mei ini Rubrik APA? Berisi 2 pertanyaan seputar dunia pendidikan. Pertanyaan pertama adalah Apa yang di maksud dengan KAPITALISME PENDIDIKAN? Apakah nyata di depan mata?

Setelah di awal bulan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan dan HMI komisariat Ahmad Dahlan yang bersedia menjawab pertanyaan rubrik APA?. Rubrik APA? bulan Mei akan di tutup oleh mahasiswa-mahasiswi Perbankan Syariah UIN Sunan Kalijaga dan HMI komisariat FEBI UIN SUKA.

Berikut 5 jawaban dari mahasiswa-mahasiswi Perbankan Syariah UIN Sunan Kalijaga:

 

Kapitalisme pendidikan menurut saya adalah suatu perbuatan yang harus dihapuskan karena merupakan penjajahan bagi pendidikan.

Sangat jelas sekali bahkan sudah kita rasakan bagaimana kapitalisme pendidikan itu sudah teralisasikan.  Banyaknya kampus-kampus, skolah-sekolah yang berdiri dan dimiliki swasta orang-orang yang beruang. Sehingga mereka menyelenggarakan sistem pendidikan yang di atur oleh mereka. Akibatnya uang kuliah mahal. Seolah institusi pendidikan itu adalah PASAR baru yang menggiurkan, yang bisa dijadikan lahan bisnis untuk orang-orang beruang.

Lolo Lika Suryani, Perbankan Syariah UIN Sunan Kalijaga.

*

Kapitalisme pendidikan adalah pengakumulasian ilmu pengetahuan sebagai sebuah capital selayaknya dalam dunia bisnis, besarnya daya tawar ilmu pengetahuan mngakibatkan Pengelola pendidikan pun menawarkan harga (biaya pendidikan) tanpa memikirkan kemampuan dari pihak pengguna jasa pendidikan.

Kapitalisme pendidikan sangat nyata di depan pelupuk mata kita saat ini.

Rizki Eko Widodo, Perbankan Syariah UIN Sunan Kalijaga.

*

Pendidikan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dengan baik. Karena, dengan pendidikanlah generasi muda yang lebih berkualitas bisa terbentuk. Pendidikan yang baik akan menghasilkan manusia yang lebih peka terhadap lingkungan sekitar, juga bisa kreatif menghadapi kerasnya tantangan zaman. Menyikapi pentingnya pendidikan ini, maka kebijakan pemerintah tentang pendidikan menjadi sesuatu yang sangat penting. Keberlangsungan pendidikan jelas tidak bisa tanpa kebijakan yang benar, maka hak untuk mendapatkan pendidikan juga dijamin oleh undang-undang; artinya, undang-undang  menyebutkan bahwa negara wajib memberikan pendidikan kepada setiap warga negaranya. Namun sayangnya, hal ini tampaknya tidak terwujud karena tidak semua warga negara bisa menikmati “mewah”-nya pendidikan.

Ya, pendidikan saat ini ternyata sudah berubah menjadi sesuatu yang ekslusif dan hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu, terutama yang berkantung tebal. Mahalnya biaya pendidikan mengakibatkan semakin jauhnya layanan pendidikan yang bermutu dari jangkauan masyarakat kelas bawah. Dampaknya akan menciptakan kelas-kelas sosial dan ketidakadilan sosial. Namun disadari atau tidak pendidikan di Indonesia telah terjebak dalam dunia kapitalisme. Kapitalisme sebagai sebuah budaya sekaligus sebagai ideologi masyarakat barat, mulai sejak lahirnya sampai saat ini telah memberi pengaruh yang cukup besar terhadap segala segi kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah pendidikan.

Dengan demikian pendidikan tak lagi mampu membebaskan masyarakat dari belenggu kemiskinan, bahkan sebaliknya intitusi pendidikan mengajarkan dan melegalkan praktik diskriminasi kehidupan. Artinya, secara nyata, kita saksikan dimana sekolah-sekolah seolah menikmati perannya sebagai agen yang melanggengkan budaya kemapanan dan menciptakan diskriminasi – dimana orang miskin ‘tidak kerasan’ masuk dan berada di sekolah. Sekolah menjadi tempat berkumpulnya kelompok orang kaya, yang dengan bangga memamerkan kekayaan dan kekuasaan. Kondisi ini menjadikan orang miskin akan tetap miskin dan orang kaya akan semakin kaya – sebuah keadaan yang tidak lebih baik dari jaman penjajahan, yang oleh Karl Marx penjajahan dalam segala bentuknya merupakan perpanjangan tangan dari kapitalisme.

Hal seperti disebutkan diatas menyebabkan adanya privatisasi pendidikan, berarti  pemerintah telah meligitimasi komersialisasi pendidikan dengan menyerahkan tanggungjawab penyelenggaraan ke pasar. Pendidikan berkualitas tentu tidak mungkin murah, tetapi persoalannya siapa yang seharusnya membayarnya. Padahal sudah kewajiban pemerintah untuk menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan dan menjamin akses masyarakat bawah untuk mendapat pendidikan bermutu. Akan tetapi, kenyataannya Pemerintah justru ingin berkilah dari tanggungjawab. Padahal keterbatasan dana tidak dapat dijadikan alasan bagi pemerintah untuk ‘cuci tangan’.

Oleh sebab itu, penting kiranya kita untuk mengkaji kembali hakikat pendidikan yang selama ini kita yakini dan juga legitimasi hokum yang mengaturnya agar pendidikan mencapai tujuan murninya. Terlebih sebagai mahasiswa, penting rasanya kita untuk ikut dan terus-menerus mengawal isu kapitalisme pendidikan sehingga anak petani atau nelayan sekalipun, berhak mendapatkan pendidikan bermutu.

Atira, Perbankan syariah Perbankan Syariah UIN Sunan Kalijaga.

*

Kapitalisme pendidikan adalaah prinsip kapitalisme yang mulai diterapkan dalam sektor pendidikan, hal ini akan memunculkan efek ekonomi kepada sektor pendidikan dimana ada penyelewengan pendidikan untuk suatau tujuan oknum tertentu. hal ini akan menimbulkan  pendidikan  hanya didapatkan oleh kau menengah keatas saja, untuk apakah akan terjadi  semua masih ada dalam tahap asumsi karena belum ada bukti yang konkrit dan membuktikan bahwa sudah ada penyimpangan dalam sektor pendidikan salah satunya kapitalisme pendidikan.

Muhammad Aliyul Adhim, Perbankan Syariah UIN Sunan Kalijaga.

*

Kapitalisme pendidikan maksudnya ialah manakala pendidikan dijadikan sebagai barang dagangan. Semangatnya bukan lagi berangkat untuk menyebarkan keilmuan namun bergeser untuk mengejar keuntungan. Tidak heran jika biaya pendidikan pada masing masing studi berbeda tingginya serta kesempatan memperoleh pendidikan anak bangsa tidak sama.

Yahya Yoga Budiman, Perbankan Syariah UIN Sunan Kalijaga.

*

Kontibutor: Rifai Aulia

*Note: Jawaban sepenuhnya tidak diubah oleh pihak keredaksian, hanya membenarkan EYD dan tanda baca.

 

Tinggalkan Balasan