HARDIKNAS: APA yang di maksud dengan KAPITALISME PENDIDIKAN? Apakah nyata di depan mata?

YOGYAKARTA, MATAMEDIA-RI.com – 2 mei adalah hari kelahiran Ki Hajar Dewantara, sang Bapak Pendidikan Indonesia dan diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional untuk menghormati dan mengingat jasa luhur perjuangan beliau dalam dunia pendidikan. Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Soewardi Soeryaningrat yang berasal dari keluarga di lingkungan kraton Yogyakarta.

Pendidikan dasarnya ia peroleh dari sekolah rendah Belanda (Europeesche Lagere School, ELS) tahun 1904. Setelah itu ia melanjutkan ke Sekolah Guru (Kweek School) di Yogyakarta pada tahun 1905, tetapi sebelum sempat menyelesaikannya, ia pindah ke Stovia (School tot Opleiding van Indische Arten) di Jakarta pada tahun 1910 dengan beasiswa. Di Stovia sampai kelas 2 tingkat atas, ia keluar karena dicabut beasiswanya dan tidak naik kelas, disebabkan sakit selama 4 bulan. Karena kecerdasan dalam berbahasa belanda Ki Hajar Dewantara mendapat surat keterangan istimewa dari direktur Stovia.

Dalam perjalanannya pada tahun 1911 Ki Hajar Dewantara menjadi pembantu apoteker di apotek Rath-Camp Yogjakarta, sembari membantu surat-surat kabar antara lain: Sedyo Tomo (berbahasa Jawa) di Yogjakarta, Midden Java (berbahasa Belanda) di Yogjakarta, De Expres (berbahasa Belanda) di Bandung. Tahun 1912, ia dipanggil dr. Douwes Dekker (dr. Danudirjo Setyabudi) ke Bandung, untuk bersama-sama mengasuh surat kabar harian De Expres. Tulisan pertamanya berjudul “Kemerdekaan Indonesia” yang mengemukakan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Disamping ia mengasuh De Expres, ia juga bertugas sebagai anggota redaksi harian “Kaum Muda” di Bandung, pimpinan pembantu harian “Utusan Hindia” di Surabaya pimpinan Cokroaminoto, dan pembantu harian “Cahaya Timur” di Malang yang di pimpin Joyosudiro, dan menjabat sebagai ketua “Sarikat Islam” cabang Bandung.

Melalui tulisannya, beliau melakukan kritik mengenai pendidikan di Indonesia yang hanya boleh dinikmati oleh keturunan Belanda dan orang kaya saja. Hingga akhirnya beliau diasingkan ke Belanda. Setelah pulang dari Belanda, Ki Hajar Dewantara mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa. Filosofinya yang sangat terkenal dan menempelerat pada dunia pendidikan yakni  “Ing ngarso sung tulodo, Ing madyo mangun karso, Tut wuri handayani” yang artinya “Di depan member teladan, di tengah member bimbingan, di belakang member dorongan”.

Setelah Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Pengajaran Indonesia dalam cabinet pertama Republik Indonesia. Ia juga mendapat gelar doctor kehormatan (doctor honoriscausa, Dr.H.C.) dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1957. Dua tahun setelah mendapat gelar Doctor Honoris Causa, tepatnya pada tanggal 28 April 1959 Ki Hajar Dewantara menghembuskan nafas terakhir di Yogyakarta. Atas perjuangan Ki hajar Dewantara ini, beliau mendapat julukan bapak pendidikan Indonesia. Selanjutnya, setiap tanggal 2 Mei yang merupakan hari lahir Ki Hajar Dewantara diperingati sebagai hari pendidikan nasional. Hal ini tertulis dalam Surat Keputusan Presiden RI No. 305 tahun 1959 tertanggal 28 November 1959.

Hari Pendidikan Nasional tak bisa di lepaskan dari sosok Ki Hajar Dewantara sebagai peletak dasar pendidikan Nasional, Ada banyak sekali poin-poin penting dari pemikiran beliau salah satunya: dalam pendidikan harus dapat memerdekakan, artinya berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang lain dan dapat mengatur dirinya sendiri.

Bulan Mei ini Rubrik APA? Berisi 2 pertanyaan seputar dunia pendidikan. Pertanyaan pertama adalah APA yang di maksud dengan KAPITALISME PENDIDIKAN? Apakah nyata di depan mata?

Berikut lima jawaban mahasiswi-mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan:

Bentuk liberalisasi pendidikan yang dikuasai oleh pihak2 yang mempunyai modal untuk menguasai institusi pendidikan, berorientasi pada sistem pasar yang berpegang pada hukum permintaan dan penawaran (supply-demand).

Bicara terkait pendidikan banyak memang yang harus ditelaah menilai indonesia saat ini berada diambang krisis pendidikan yang serius. Semangat liberalisasi yang berujung pada kapitalisasi di sektor pendidikan, tidak adanya batasan bagi individu atau kelompok untuk mendirikan lembaga pendidikan juga dan dinilai berperan mengubah orientasi pendidikan. Dengan demikian individu atau kelompok yang mempunyai modal mengorientasikan pendidikan sebagai ajang bisnis.

Anggraini Puspitasari, Mahasiswi Semester 2 Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan

*

Realita kapitalisasi pendidikan memang terjadi dan senyatanya di mata saat ini. Pendidikan saat ini diibaratkan sebagai “produk” yang dibeli oleh konsumen (masyarakat) yang membutuhkannya. Untuk mendapatkan pendidikan, kita harus membayar dengan uang yang jumlahnya tidak sedikit. Sehingga banyak rakyat miskin yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi karena memang dunia pendidikan dipergunakan bak kegiatan jual beli. Pendidikan dijadikan alat untuk mendapatkan modal dan keuntungan yang besar. Bahkan lebih miris lagi jika biaya untuk menempuh pendidikan itu mahal dan kualitas pendidikan yang diberikan tidak sepadan dengan apa yang didapatkan. Padahal sejatinya pendidikan merupakan ujung tombak untuk generasi penerus bangsa dan semua orang berhak mendapatkan pendidikan.

Indah Astrida Lestari Putri, Mahasiswi Semester 2 Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.

*

Kapitalisme pendidikan adalah kesewenang-wenangan dari satu pihak dalam hal menjadikan pendidikan sebagai bisnis dalam menguntungkan diri sendiri. Dalam artian disini bahwa kapitalisme pendidikan telah mengubah tujuan dari suatu Negara dalam hal menerapkan Pendidikan yang baik demi menciptakan atau melahirkan generasi muda yang cerdas ke suatu pendidikan yang diperjualbelikan dengan harga yang kian melambung tinggi sehingga generasi muda pun takut untuk merasakan dunia pendidikan dikarenakan mahalnya sektor pendidikan tersebut. Dalan hal ini Kapitalisme Pendidikan bertentangan dengan UU NO 30 Thn 2003 tentang Pendidikan Nasional.

Kapitalisme Pendidikan benar-benar nyata terlihat di permukaan dunia pendidikan, dimana sebagian besar ruang-ruang pendidikan telah dikuasai oleh para Kapitalis atau para pemodal yang dengan tujuan menjadikan ruang pendidikan sebagai lahan bisnis dalam menguntungkan pihak pemodal tersebut. Contoh hal nyata dalam penerapan kapitalisme pendidikan dapat kita lihat di sebagian Universitas-universitas swasta yang dengan biaya untuk jasa pendidikan sangatlah mahal. Bukti lainnya berupa banyaknya masyarakat Indonesia terutama kaum muda, tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang tinggi disebabkan oleh mahalnya jasa pendidikan.

Erwin Muhammadin, Mahasiswa Semester 4 Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan

*

Kapitalisasi pendidikan adalah suatu sistem yang sudah lama digembor-gemborkan oleh kaum borjuasi. Kapitaliasi pendidikan adalah suatu bentuk liberalisasi yg di kuasai 70% oleh kaum swasta. Di mana kapitalisasi pendidikan ini merupakan suatu sistem yg sudah lama digemborkan.

Kapitalisasi pendidikan telah nyata. Di mana sistem yg buat oleh pihak swasta semakin mahal tetapi progres prestasi yg dihasilkan sangat minim terrealisasikan apalagi sering terjadi ketimpa-tindian dalam hal pendidikan sering menjadi masalah yang sangat mutlak. Salah satunya pendidikan mahal tetapi moral dan etika tidak terbentuk .

Zulafiff Senen, Mahasiswa Angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan

*

Kapitalisasi pendidikan adalah yang menjadi musuh dari integrasi peran guru, orangtua, dan lingkungannya dalam meraih kecerdasan yang utuh setiap anak didik. Bukti nyata dari adanya “kapitalisasi pendidikan’’ saat ini sudah  jelas, hanya saja sebagian besar dari kita belum menyadari akan keberadaannya. Contoh konkritnya di kampus kebanggaan masyarakat NTB yaitu UNIVERSITAS MATARAM. Di balik megahnya gedung yang berbalut dengan pagar besi yang berdiri kokoh terdapat ketidakadilan yang merugikan banyak mahasiswa. Semakin maraknya pungutan-pungutan liar seperti penarikan uang praktikum, IOMA, JPKMK, penarikan biaya kuliah kepada mahasiswa yang sudah tidak mengambil mata kuliah lagi, penyewaan asset-aset kampus, di batasinya akses pergerakan mahasiswa dalam berorganisasi (adanya jam malam) dengan alasan penertiban PKM, menaikkan SPP sebanyak Rp. 50.000 setiap tahunnya dengan alasan untuk biaya aity atau agar mahasiswa bisa hotspotan.

Nadya Tamara Lubis, Mahasiswi Semester 2 Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan

Kontibutor: MQR. M

*Note: Jawaban sepenuhnya tidak diubah oleh pihak keredaksian, hanya membenarkan EYD dan tanda baca.

 

Tinggalkan Balasan